Siapapun yang menjadi warganegara (dimana saja) pasti pernah mengalami saat berurusan dengan lembaga pemerintahan beserta segenap institusi pelengkap lainnya. “Berurusan” disini tidak serta merta dalam konteks negatif. Terkesan negatif karena ketika orang dihadapkan pada kata “berurusan dengan..”pikiran akan tertuju pada berurusan dengan polisi, atau berurusan dengan pengadilan. Not a very good sign. Tapi mungkin saja, ‘berurusan dengan..’ berarti bisa sekedar meminta informasi pada lembaga pemerintahan tertentu karena memberikan informasi sebagai salah satu bentuk pelayanan terhadap publik adalah kewajiban bagi sebuah institusi publik.

Sudah menjadi semacam kesepakatan umum, bahwa lembaga pemerintah sering ‘lelet’ dan pelit informasi. Memang tidak semua, biasanya kemudian dijelaskan sebagai ulah ‘oknum’ bukan perilaku lembaga secara keseluruhan. Ketersediaan dan keterbukaan informasi publik ini juga tergantung pemimpin di lembaga tersebut. Jika ia professional, lembaganya dapat terbawa menjadi professional. Bisa juga lembaga yang sistem manajemennya professional, mampu pula membentuk SDM yang professional. Atau justru sebaliknya. Anything is possible ketika berurusan dengan birokrasi.

Setelah melalui 9 (sembilan) tahun pembahasan, akhirnya Indonesia memiliki UU tentang Keterbukaan Informasi Publik yang ditetapkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008, disahkan lewat Rapat Paripurna DPR tanggal 3 April lalu. Sosialisasi UU ini diselenggarakan beberapa hari yang lalu oleh Depkominfo bekerjasama dengan Pemda Propinsi Bali. Peserta sosialisasi terdiri dari berbagai elemen publik, termasuk media cetak dan elektronik.

“Informasi” tampaknya menjadi sesuatu yang penting, karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi (constitutional right) melalui beberapa konvensi international dibidang HAM. Ini senada dengan rumusan pasal 28 F jo Pasal 28 J UUD 1945 :

“..Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia..”

Hak memperoleh informasi inipun termasuk dalam ‘natural right’- hak yang ada sejak manusia lahir.

Menurut Dirjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, Freddy H.Tulung, eksistensi regulasi tentang keterbukaan informasi publik dapat mendorong masyarakat lebih demokratis, tidak hanya untuk memenuhi hak atas informasi. Hal ini mengarah pada kewajiban lembaga publik untuk menyimpan, mendokumentasikan dan menyediakan informasi publik yang berada dibawah pengawasannya secara utuh dalam kondisi yang baik secara sepat, tepat waktu, biaya ringan dan sesederhana mungkin. Semua informasi yang ditanyakan masyarakat harus dapat dijawab dengan baik dan benar, tidak ditutus-tutupi kecuali informasi publik yang diminta ‘dikecualikan’ menurut UU dan ketentuan Perpu lainnya. Konsekuensi bagi lembaga publik yang tidak melaksanakannya adalah berupa sanksi yang telah diatur dalam UU ini. Lembaga publik yang dimaksud disini tidak hanya unsur pemerintahan saja, namun juga lembaga non pemerintahan yang sebagian atau seluruh dananya besumber dari APBN/ APBD, sumbangan masyarakat dan/ atau luar negeri.

Melalui undang-undang ini, lembaga publik diharuskan mengumumkan informasi publik secara berkala, paling tidak 6 bulan sekali, mengumumkan secara serta-merta informasi yang dapat menghambat hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Intinya, setiap lembaga publik wajib menyediakan, memberi, menerbitkan informasi yang temasuk informasi publik. Sementara informasi yang dikecualikan diantaranya meliputi informasi yang bila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum,membahayakan keamanan dan petahanan negara, mengungkap kekayaan alam Indonesia, bersifat pribadi, hak intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dll.

Implementasi undang-undang ini akan diharapkan terjadi pada tahun 2010. Selama dua tahun kedepan sejak pengesahannya tahun 2008 ini ada beberapa agenda kegiatan yakni sosialisasi, menyusun Peraturan Pemerintah, membentuk Komisi Informasi beserta petunjuk teknis dan pelaksanaannya serta mempersiapkan infrastruktur ICT.

Khusus mengenai Komisi Informasi, perekrutan sudah berlangsung dan pemerintah (depkominfo) akan segera menyeleksi calon anggota Komisi Pusat (nantinya berjumlah 7 orang). DPR melakukan fit and proper test dan ditetapkan oleh Presiden. Sedangkan seleksi untuk calon anggota Komisi Informasi Propinsi dan Kabupaten/ kota (nantinya terdiri dari 5 orang) dilakukan oleh Pemda yang tugas dan fungsinya dibidang komunikasi dan informasi. Fit and proper test oleh DPRD dan kemudian ditetapkan oleh Gubernur.

Undang-undang ini merupakan tantangan besar bagi lembaga publik di Indonesia untuk AKHIRNYA mewujudkan peran dan fungsinya sebagai lembaga yang ‘melayani’ publik. Adanya sanksi pidana bagi seseorang/ lembaga publik yang melanggar ketentuan dalam Undang-undang ini terkesan cukup memberikan jaminan terselenggaranya pelayanan informasi publik yang baik di masa mendatang, meski tetap harus ditelaah lebih lanjut mengenai ‘kelayakan ganjaran’ yang akan diterima pelanggar ketentuan UU ini.

Akankah Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dapat memberi manfaat nyata terkait proses demokratisasi bangsa ini demi terwujudnya good governance? Kita tunggu saja.

 

Advertisements