Mendobrak Tradisi Menuai Bencana

 

Bagi sebagian orang yang menganggap dirinya visioner, berpandangan ke depan dan lain-lain yang intinya mendukung adanya PERUBAHAN, judul diatas tentu disimpulkan sebagai sesuatu yang stagnan atau bahkan cenderung anti-perubahan. Mendobrak sebuah tradisi yang sudah lama hidup dan disepakati bersama oleh sebuah masyarakat, memerlukan keterbukaan wawasan, kematangan dalam berpikir, dan tentu saja memahami apa yang sedang terjadi. Mendobrak tradisi tidak dilakukan secara impulsif atau semata untuk kepentingan jangka pendek yang seolah-olah menyelesaikan masalah, namun pada dasarnya justru membahayakan diri sendiri dan sekian generasi berikutnya.

Bali memiliki sekian banyak tradisi dan sistem nilai yang masih menjadi bagian dari kehidupan orang Bali saat ini. Orang Bali adalah masyarakat yang membangun dan menjalankan tradisi mereka berdasarkan RASA. Ada hal-hal yang mungkin secara logika dianggap tidak bermasalah bagi sebagian orang, namun bagi orang Bali hal tersebut bisa jadi sangat bermasalah dalam tataran rasa dan kepantasan. Istilah sacred yang dibahasa-indonesia-kan menjadi suci dan sakral, berkaitan erat dengan pemahaman orang Bali mengenai taksu. Jika ‘harus’ didefinisikan lewat kata-kata, taksu bisa diibaratkan energi, keberadaan (presence atau existence) yang –sekali lagi- ada dalam tataran rasa. Seorang penari, sebut saja A, mungkin tidak secantik penari B, namun ketika penari A menari, penonton terbius oleh ‘keberadaan’nya, bagaimana tarian tersebut menjadi lebih hidup ketika penari A membawakannya, saat sang penari dan tariannya lebur menjadi satu. Itulah taksu, dalam contoh yang sederhana.

Dalam tataran energi, konsep taksu ini boleh dikatakan disangga oleh pilar memori atau  pikiran kolektif individu-individu (yang kemudian hidup bersama dalam sebuah masyarakat). Serangkaian tindakan, ritual, peletakan pikiran (yang notabene adalah bentuk energi) dilakukan individu-individu untuk mempertahankan taksu segala sesuatu yang berputar dalam kehidupannya. Taksu merupakan jiwa dari berbagai hal :  tempat, nilai-nilai atau pandangan hidup, tradisi, produk budaya, termasuk jati diri sebagai individu. Ketiadaan taksu merupakan ketiadaan arti dan presence of being, awal dari sebentuk kepercayaan dan materi tanpa nyawa.

Salah satu wacana yang belakangan ini kembali diangkat- seperti yang dimuat di JawaPost edisi Minggu (21/12)- adalah revisi terhadap perda propinsi tentang tinggi bangunan di Bali yaitu tidak melebihi tinggi pohon kelapa atau tidak melebihi 15 meter.  Tradisi mengenai bangunan ini masih berlangsung dan dipahami orang Bali dengan sangat baik, dengan mempertimbangkan kesucian adat. Oleh karena itu, tidak ada bangunan yang super tinggi atau gedung pencakar langit seperti di Jakarta atau didaerah-daerah lainnya di Indonesia. Namun menurut gubernur, hal ini menjadi salah satu ‘penyebab’ maraknya alih fungsi lahan. Jadi menurutnya, jika pembangunan diarahkan vertikal, masalah ini mungkin dapat teratasi karena akan menghemat lahan. Dari sisi pemanfaatan lahan, logika ini mungkin masih terhitung ‘benar’ dalam kalkulasi “..jika…maka..”.

Namun jika masalah ini dilihat secara lebih holistik, wacana untuk mendobrak tradisi mengenai batas tinggi bangunan, tidak sesederhana membalik konsep pembangunan dari horizontal menjadi vertikal. Ada banyak aspek yang membentuk Bali hingga keunikannya terkenal diseantero dunia dari dulu sampai sekarang, sehingga permasalahan ‘tradisi’ semacam ini tidak bisa hanya mengandalkan jawaban dari seorang pendeta agama Hindu. Ini tidak berarti mengecilkan arti seorang pendeta bagi umat Hindu, namun lebih pada kemana seharusnya pertanyaan itu lebih wajar ditujukan dan mengapa (ditanyakan).  

Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa Bali selama ini mengandalkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya pada pariwisata. Selain keunikan way of life orang Bali, satu hal penting yang membuat Bali sedemikian eksotiknya sehingga mampu menarik minat orang untuk datang ke pulau ini adalah tersedianya ruang atau space. Ruang inilah yang jarang bisa ditemui disebuah destinasi tingkat dunia seperti Bali. Tidak usah jauh-jauh, bandingkan saja Jakarta dengan Bali, gedung pencakar langit mempersempit ruang bagi manusia dan memperlebar ketidakterhubungan dengan alam. Dua hal ini berseberangan makna dengan konsep ‘harmoni’ bagi orang Bali.

Satu hal  yang perlu diingat, Bali mampu tampil beda dan memberikan pengalaman lebih ketimbang destinasi wisata lainnya seperti Thailand, Vietnam, China, dan lain-lainnya karena Bali selama ini mengarah ke quality tourism. Tidak ada hal-hal massive di Bali, seperti hotel berpuluh-puluh lantai dengan ratusan kamar. Dengan sendirinya, jika sesuatu terbatas, bagaikan limited edition, ia akan bernilai tinggi. Standar rate hotel terjaga, etika bisnis masih cukup proper alias layak. Mereka yang datang dengan sendirinya juga terseleksi, karena tidak ada cukup kamar untuk menampung wisatawan-wisatawan low budget yang akan dengan mudah tertampung di destinasi lain yang lebih terjangkau. Jika anda pernah berkunjung ke Bangkok, Vietnam, Kamboja atau tempat-tempat lain di Asia ini, anda akan melihat sendiri perbedaan tipe/ kelas  wisatawan di Bali dengan wisatawan di daerah-daerah tersebut. Suasana Kuta yang terhitung cukup ekonomis untuk kantong wisatawan low budget, masih jauh lebih nyaman dan layak dibandingkan destinasi-destinasi tersebut diatas. Boleh saja Thailand, misalnya, melampaui Bali dalam hal kuantitas wisatawan yang berkunjung, namun apakah pariwisata dalam hitungan massive ini yang diinginkan terjadi di Bali? Lalu akan dikemanakan konsep ruang yang begitu dijaga tetua Bali dan masyarakat Bali hingga kini itu?

Jika kita berandai-andai, revisi terhadap perda ini somehow dijalankan di waktu mendatang, maka sudah terbayang akan ada perubahan sangat signifikan di Bali. Investor yang katanya sudah ‘antri’ menunggu-nunggu giliran berinvestasi- begitu perda ini direvisi- akan masuk Bali bagai air bah. Dari sisi kepentingan ekonomi, mungkin hal ini dilihat menguntungkan, menciptakan lapangan kerja, dan berbagai hal-hal indah lainnya. Bayangan lain, pendapatan pariwisata di Bali meningkat, setoran ke pusat tidak penah telat, dan lagi-lagi Bali dan masyarakat Bali hanya akan menerima puja dan puji, tanpa benar-benar merasakan nikmatnya kue pariwisata.

Dengan kondisi sekarang saja, Bali sebagai bagian dari NKRI yang notabene memberi kontribusi sangat besar bagi bangsa ini terutama dalam hal ekonomi dan budaya, BELUM sepenuhnya mendapatkan apa yang selayaknya diterima. Masih ada banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan untuk menata Bali dengan layak. Niat baik sangat sulit didapat, mereka yang seharusnya ‘mengurus’ Bali, sulit memahami hal-hal sederhana yang sedang terjadi atau yang seharusnya terjadi di Bali. Saat ini saja, Bali masih terlalu murah daripada Bali ‘seharusnya’, atau seperti ketika Bali masih begitu perawan di tahun 1920-an, ketika wisatawan yang datang ke Bali memang golongan the have Eropa-Amerika atau seniman yang berkelas dimasanya.

Big players menjadikan Bali sebagai arena permainan, hanya sebuah tempat persinggahan bagi peredaran uang dalam jumlah besar. Pemilik bisnis di Bali tentu saja sebagian besar bukan orang Bali. Pemilik bisnis- big players – ini tidak cukup terjangkau untuk diajak ikut memikirkan kontribusi apa yang sebaiknya diberikan kepada Bali, sebagai wujud tanggungjawab dan terimakasih kepada bumi yang dipijak, yang mengalirkan uang ke rekening bank mereka. Kelonggaran regulasi, ketiadaan niat baik, membuat Bali semakin dikuasai para big players, sementara orang Bali dan orang bangsa sendiri sudah cukup puas menjadi penggembira yang bisa disingkirkan kapan saja. Untuk masa sekarang saja, hal-hal mendasar ini belum diatur untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan Bali, kemudian darimana ada jaminan akan diurus justru ketika masalahnya dibuat lebih kompleks lagi?

Bali adalah surga bagi para pebisnis. Sangat mudah untuk menjual berbagai hal yang berbau Bali. Masyarakat Bali pun sepertinya terlalu polos atau baik hati untuk tidak ‘tangar’ atau waspada terhadap motivasi ekonomi para pebisnis besar di Bali maupun pendatang yang melimpah dari berbagai penjuru, yang ingin mengais rejeki di pulau ini. Sebagian besar orang Bali mungkin sudah cukup bahagia dengan segala macam predikat yang ditempelkan pada identitas ke-bali-an mereka, sehingga tidak merasa adanya urgency untuk memikirkan bagaimana seharusnya Bali menjaga dirinya sendiri ditengah begitu banyak tangan yang mencoba meraih dan memeras keuntungan dari Bali. Ketidakwaspadaan orang awam mungkin masih bisa dipahami, namun sebagai pemanggul kebijaksanaan di daerah ini, ketidakpahaman dan ketidakwaspadaan, tentu bukan hal yang bisa ditolerir terlalu lama.

Mendobrak tradisi jelas bukan sesuatu yang tabu. Mendobrak tradisi adalah juga bagian dari proses yang harus dilalui sebuah masyarakat tradisional, dengan melakukan penyesuaian disana-sini sesuai perputaran jaman. Mendobrak tradisi perlu dilakukan jika itu dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, memperluas wawasan, meningkatkan kualitas dan menyejahterakan masyarakat lokal ditengah gerusan kapitalisme global. Hanya saja, seperti ketika proses membangun tradisi tersebut terjadi, mendobrak tradisi juga memerlukan kesepakatan bersama diantara masyarakat pemilik tradisi itu sendiri. Dan proses kesepakatan yang SEHAT tentu tidak terwujud begitu saja, hanya karena merevisi sebuah perda.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: