Mozaik Pesta Demokrasi 2009

Indonesia sedang ‘sibuk’. Sibuk berpolitik, sibuk melakukan banyak hal tidak penting diantara sekian banyak hal penting yang harus diprioritaskan untuk mengelola Negara ini dengan lebih baik. Tentu saja Presiden tidak bisa dituding sebagai satu-satunya akar permasalahan, karena Negara terbentuk berdasarkan kesepakatan individu-individu yang tergabung di dalamnya. Individu-individu inilah- yang kemudian disebut sebagai warganegara- yang sebenarnya memiliki peran menjaga terwujudnya good governance di Negara ini.

Menjelang pemilu, kesibukan yang tidak penting ini semakin jelas terlihat. Keinginan untuk menjadi wakil rakyat saat ini telah menjadi virus yang mewabah di masyarakat, menimbulkan berbagai jenis gejala perilaku megalomania. Para calon wakil rakyat yang kurang cerdas akan tampil terlalu percaya diri, berusaha menjual tampang di media setiap hari dengan komentar-komentar tidak penting dalam sebuah kegiatan yang tidak terlalu penting juga. Sebagian besar tema atau event yang diangkat adalah kegiatan yang sangat umum, seperti pemberian bantuan, temu kader atau sekedar beranah-tamah dengan masyarakat yang dianggap potensial sebagai pemilih.

Selain baliho berbagai ukuran yang kini malang melintang di setiap ruas jalan, kegiatan para caleg ini dapat diamati melalui pemberitaan di media massa. Media massa lokal maupun nasional memberitakan, membentuk opini, mengkritisi, memprediksi dan lain-lain carut marut wajah politik di negeri ini. Segala sepak terjang para ‘politisi’nya, baik politisi yang sudah berpengalaman maupun karbitan, juga telah memiliki ruang di media- cetak maupun elektronik. Ruang bagi orang’awam’ untuk memparodikan hingga mengolok-olok serba-serbi caleg pun tersedia, lewat jejaring sosial di dunia maya maupun blog-blog pribadi. Hitung-hitung uji mental para caleg, agar terbiasa dengan kritikan pedas bahkan sebelum berkiprah di arena ‘politik praktis’.

Penyajian sebuah berita/ hard news di media dalam teorinya tidak dianjurkan menggunakan terlalu banyak kata untuk menegaskan arti, misalnya ‘sangat…..’ atau’….sekali’. Hal ini dianggap dapat menimbulkan bias makna pada khalayak media dan dapat mempengaruhi netralitas media. Namun demi kepentingan membangun image yang baik, cara-cara instan dengan menggunakan kata-kata menegaskan arti itupun digunakan. Media sebagai institusi independent sebenarnya memiliki kebijakannya sendiri terkait narsisme dadakan sejenis ini, namun karena berbagai hal, pemuatan atau penayangan ‘berita’ ini tetap dilakukan. Entah dengan alasan berita bayaran, dikategorikan ‘press realease’, atau karena kepentingan tertentu, media tidak melakukan proses editing yang selayaknya. Berita atau program acara yang rentan menyesatkan pemahaman khalayak media secara holistik mengenai peta perpolitikan di Indonesia pun dipublikasikan. Dan ketika sesuatu sudah terpapar di media, kemungkinan besar khalayak akan mengintepretasikannya  sebagai sebuah kebenaran. Ini tidak berarti mengecilkan kemampuan memilah dan memilih masyarakat Indonesia dalam memaknai pesan dalam media. Hanya saja perlu disadari, minat baca di Indonesia masih terhitung rendah jika dibandingkan dengan Negara lain.

Budaya membaca merupakan salah satu faktor penting yang mengindikasikan kualitas intelektual individu-individu dalam sebuah masyarakat, yang membuat mereka mampu melakukan pemilahan dan membuat pilihan-pilihan cerdas demi kemajuan/ kesejahteraannya.  

Data Balai Pusat Statistik (BPS) tahun 2006 menunjukkan bahwa hanya 23,5 persen dari total penduduk Indonesia yang memilih membaca untuk mendapatkan informasi baru,  sisanya memilih menonton televisi atau mendengarkan radio. Kecenderungan cara mendapatkan informasi lewat membaca bahkan tercatat stagnan sejak 1993. Dibandingkan kenaikan presentase menonton televisi yang melonjak tajam mencapai 211,1 %, kenaikan prosentase membaca hanya sekitar 0,2 %.

Paparan pesan melalui media yang diterima berulang-ulang, terlebih tanpa disertai pengetahuan yang memadai cenderung akan membentuk pola berpikir yang pada akhirnya meng-amin-i apapun yang dimuat media. Hal ini berpeluang memperparah  ketimpangan informasi sehingga tidak mencerdaskan masyarakat untuk berpikir secara konstruktif.

Menjelang Pemilu ini, segala macam upaya dilakukan oleh mereka yang berkepentingan mendapat ‘peran’ di peta politik Indonesia. Media menjadi rekanan yang diandalkan untuk meraih peran yang diinginkan. Saatnya memanfaatkan kepopuleran diri sendiri (jika sang caleg atau yang tergabung di partainya merupakan seleb/ public figur), atau memanfaatkan nama besar orangtua (bagi mereka yang orangtua/ kerabatnya merupakan tokoh di negeri ini dan bahkan tercatat dalam sejarah), atau nekat maju sendiri hanya mengandalkan kemasan proses olah informasi ke masyarakat lewat media. Namun memang ada segelintir caleg yang cukup percaya diri untuk meraih kepercayaan masyarakat pemilih dengan cara-cara ‘normal’ tanpa terlalu banyak hiruk pikuk promosi di berbagai media, misalnya dengan memberi buku door to door, demi niat baik untuk sebuah perubahan dan peningkatan literasi masyarakat.

Sebagian besar masyarakat yang tidak sepenuhnya mengetahui dan mengikuti perkembangan sejarah sosial politik negeri sendiri (boro-boro negeri lain), kini setiap hari terpapar oleh informasi yang cendrung bias tersebut. Bapak bangsa, Soekarno, adalah tokoh besar yang sayangnya kini lebih sering dimanfaatkan untuk menciptakan kedekatan historis romantis demi kepentingan caleg/ partai bersangkutan. Dan yang paling memiliki ‘legitimasi’ hak pakai nama besar Soekarno, tentu saja, anak keturunannya dan seluruh anggota partai yang berhubungan langsung dengan mereka.

Segala sesuatu yang mengangkat ‘harkat dan martabat’ partai digunakan, sampai seperti mengait-ngaitkan peran Soekarno dengan keberadaan partai tertentu entah dalam hal ‘membidani’ lahirnya partai tersebut sampai mengklaim bahwa Soekarno hanya ‘merestui’ partai-partai tertentu. Klaim atas nama besar Soekarno ini sebenarnya sah-sah saja, ditambahkan disana sini untuk memberi efek meyakinkan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ironisnya, bahkan setelah ‘dimanfaatkan’ sedemikian rupa, Soekarno sendiri sampai saat ini belum mendapat penghargaan atau diperlakukan selayaknya seorang bapak bangsa. Nama baiknya belum sepenuhnya dipulihkan, penyusunan sejarah Indonesia yang sarat rekayasa (yang sangat berniat mengecilkan peranan Soekarno dalam pembentukan negara ini) belum juga diluruskan.

Seiring perjalanan waktu, sedikit demi sedikit fakta sejarah mulai terungkap, namun tetap saja belum ada keseriusan dan ketegasan pemerintah untuk mempublikasikan  update’ informasi ini pada masyarakat Indonesia. Pemutarbalikan fakta sejarah masih terjadi di lembaga pendidikan di Indonesia. Tak heran, hingga kini masih terekam jelas penjelasan guru-guru, paparan materi dan gambar di buku-buku sejarah Indonesia mengenai berbagai macam ‘pemberontakan’ dan ‘pergerakan’ di Indonesia, bahkan setelah sekian belas tahun meninggalkan bangku sekolah.

Bicara masalah ‘perlakuan yang pantas’ bagi seorang tokoh yang dianggap berjasa besar bagi negara, Vietnam memberi contoh yang baik bagaimana menghargai Ho Chi Minh. Ibukota Vietnam Selatan dulu, yaitu Saigon, diganti menjadi Ho Chi Minh City. Tak hanya itu, di Ho Chi Minh Mausoleum di Hanoi, tubuh Ho Chi Minh yang telah melalui proses pembalseman diperlihatkan dan dijaga ketat oleh petugas berseragam militer.   Pengunjung harus berpenampilan dan bertingkahlaku sopan sesuai tata tertib yang ada di tempat tersebut. Sekian banyak pengunjung memasuki mausoleum tersebut, namun suasana yang tercipta justru tertib dan khidmat. Demikian juga rumah tinggal Ho Chi Minh semasa hidupnya, dirawat dengan baik, dijadikan objek wisata dan lagi-lagi dijaga ketat oleh petugas. Perlakuan yang ‘proper’ alias layak ini tentu saja memberi pengaruh positif bagi psikologi massa, bahwa Ho Chi Minh memang merupakan figur yang sangat dihormati di Vietnam. Dan ketika sesuatu memiliki ‘cerita’ dibelakangnya, orang menjadi semakin ingin tahu dan inilah yang menjadi modal utama sebuah destinasi wisata yang menguntungkan secara finansial.

Sementara itu, rumah Soekarno –Ndalem Gebang atau Istana Gebang- di Blitar, nasibnya tidak jelas. Rumah masa kecil Soekarno itu seluas 1 hektar dan terdiri dari satu rumah induk dan 6 rumah disekitarnya. Rumah ini sempat dikabarkan akan dijual ke pihak asing karena tidak ada ahli waris dari Sukarmini (kakak Soekarno) yang mau tinggal di Blitar dan yang sanggup mengurus rumah tersebut terus menerus. Pihak keluarga juga menyurati pemerintah, namun yang terjadi kemudian adalah saling timbang menimbang tentang harga rumah alih-alih nilai historisnya. Pemerintah ingin agar rumah tersebut diserahkan begitu saja kepada Negara karena nilai historisnya, tidak sesuai dengan keinginan ahli waris agar rumah tersebut dibeli seharga sekitar 50 milyar rupiah. Entah bagaimana masalah ini akan diselesaikan dikemudian hari.

Ada perbedaan yang sangat mendasar antara ‘menghargai’ dan ‘memanfaatkan’. Segala hal yang berbau Soekarno selama ini hanya bertujuan demi kepentingan (partai) tertentu, nyaris tidak ada manfaatnya bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Manfaat yang dimaksud, paling tidak, untuk menambah wawasan, mendapatkan penuturan sejarah yang utuh minim rekayasa politik dan menumbuhkan rasa bangga-cinta tanah air. Center ini itu yang ada selama ini dan yang katanya didedikasikan untuk Soekarno, masih terbatas pada kumpulan koleksi buku, foto, lukisan dan benda-benda memorial lainnya. Jarang sekali ada semacam research and development yang dilakukan demi hajat hidup orang banyak, atau paling tidak riset terkait Soekarno sendiri yang bersifat netral dan tidak sarat kepentingan politis.

Anak keturunan Soekarno sendiri sepertinya sibuk dengan urusan mengait-ngaitkan segala macam ucapan/ sepak terjang Soekarno di masa lalu agar sesuai dengan kepentingan atau arah politik mereka masing-masing. Klaim atas nama besar Soekarno secara konsisten dilakukan, dengan atau tanpa konflik kepentingan diantara mereka. Permasalahan semacam nasib rumah masa kecil Soekarno di Blitar saja tidak tertangani dengan ‘cantik’, apalagi mengurusi sebuah negara lengkap dengan rakyatnya. Soekarno hanya satu keping cerita. Masih banyak kepingan-kepingan lain.

Ada yang bilang, history atau sejarah, sebenarnya adalah HIStory –cerita menurut-nya (siapapun itu laki-laki atau perempuan) tentang bagaimana peristiwa tertentu berlangsung. Sejarah bukanlah sesuatu yang baku, yang tidak bisa dipertanyakan kebenarannya, karena pencatatan sejarah dilakukan tergantung pada konteks dan tokoh yang berada dibalik penulisan sejarah tersebut. Membuka diri terhadap terjadinya kecacatan sejarah dan dengan berbesar hati melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan, merupakan kontribusi besar demi generasi selanjutnya. Mereka akan mewarisi sikap mental untuk berani mempertanyakan kebenaran segala sesuatu. Doubt alias keraguan-lah yang berjasa besar terhadap berbagai penemuan-penemuan ilmiah, seperti halnya juga pencerahan spiritual.

Mosaik berasal dari Bahasa Yunani Kuno mouseios, berarti sekeping karya seni dekoratif sebagai hasil perpaduan dari pecahan-pecahan batu atau gelas warna-warni, sehingga membentuk sebuah pola atau gambar. Terlepas dari asal katanya, penerapan pola geometris ini telah dilakukan ilmuwan muslim sejak 500 tahun yang lalu pada bangunan-bangunan kuno berusia ratusan tahun dan baru dipahami dunia barat sejak 4 dekade yang lalu. Pola geometris yang terlihat acak dan rumit tersebut ternyata menggunakan teknik matematika tertentu yang kemudian membuatnya terlihat sempurna dan teratur.   

Indonesia Raya ini pun sangat beragam ibarat sebuah mosaik. Warna-warni partai politik dan caleg bercampur-aduk dalam sebuah momen pesta demokrasi. Ada yang redup temaram nyaris kehilangan energi, ada yang terang menyilaukan, ada yang menentramkan hati, ada yang memberi semangat dan harapan akan tata kehidupan yang lebih baik. Keberagaman tetap patut disyukuri karena itu berarti bangsa ini kaya akan ‘potensi’. Potensi hanyalah sebentuk state of being, energi yang menunggu untuk diwujudkan. Apakah wujudnya kemudian dilabeli positif/ negatif, potensi tetap sebuah potensi. Namun jika yang terjadi sebaliknya, maka kepingan-kepingan mosaik tersebut hanya akan menjadi sebentuk chaos yang belum/ tidak menemukan kondisi kesetimbangannya.

Tidak ada kepastian dalam hidup. Yang ada adalah tendensi, dan akal sehat adalah alat yang tepat untuk ‘membaca’ tendensi-tendensi ini. Apa yg mungkin bisa dicapai dengan pola pesta demokrasi saat ini? Ijinkan akal sehat anda untuk menjawabnya! 

1 Comment (+add yours?)

  1. murparsaulian
    Mar 12, 2009 @ 12:17:32

    Jangan salahkan penyair Taufik Ismail menulis puisi ”Malu aku jadi orang Indonesia”, So……

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: